Legal & Policy Database

List of Regulation

Direktori lengkap 131 regulasi hukum Indonesia yang mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN), Ibu Kota Negara (IKN), AMDAL Lingkungan Hidup, Pembiayaan Hijau, hingga Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menampilkan 131 dari 131 Regulasi

Filter Berdasarkan Kategori:

No	Nama Regulasi	Kategori	Tentang / Deskripsi Pokok
1	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023	Regulasi Dasar	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2	Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020	Regulasi Dasar	Cipta Kerja
3	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025	Regulasi Dasar	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
4	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	Regulasi Dasar	Cipta Kerja
5	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Regulasi Dasar	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021	Regulasi Proyek Strategis Nasinal (PSN)	Kemudahan Proyek Strategis Nasional
7	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020	Regulasi Proyek Strategis Nasinal (PSN)	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020	Regulasi Proyek Strategis Nasinal (PSN)	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
9	Permenkoekon Nomo 12 Tahun 2014	Regulasi Proyek Strategis Nasinal (PSN)	Perubahan Keenam atas Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Di Ibu Kota Nusantara
11	Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara
12	Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2024	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
13	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara
14	Keputusan Kepala LKPP Nomor 277 Tahun 2024	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Di Ibu Kota Nusantara
#colspan#	<div id="rlkh" class="anchor-section"> Regulasi Lahan, Kawasan dan Kehutanan </div>	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	#colspan#
11	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
12	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
13	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
14	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
15	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Penyelenggaraan Kehutanan
16	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
18	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
19	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
20	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	P3NK (Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan) / LVC (Land Value Capture)
21	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	HPT (Hak Pengelolaan Terbatas) / LCS (Limited Concession Scheme)
22	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
23	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
24	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2020	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
25	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021	Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)	Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
26	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
27	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
28	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
29	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
30	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Pemanfaatan Barang Milik Negara
31	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
32	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
33	Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2023	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
34	Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
35	Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
36	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
37	Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
38	Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
39	Keputusan Kepala LKPP Nomor 126 Tahun 2023	Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
40	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020	Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur	Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
41	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2018	Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur	Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
42	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016	Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur	Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
43	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2015	Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur	Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
44	Peraturan Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016	Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur	Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
45	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2020	Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
46	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010	Regulasi Penjaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
47	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016	Regulasi Penjaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur	Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
48	Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009	Regulasi Aspek Lingkungan	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
49	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Baku Mutu Lingkungan] (Termasuk Pengelolaan LB3, Izin Lingkungan, Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udata, Pengendalian dan Pencemaran Perusakan Laut)
50	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001	Regulasi Aspek Lingkungan	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
51	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001	Regulasi Aspek Lingkungan	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
52	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Termasuk Pengangkutan LB3, Pembuangan LB3, Pemanfaatan LB3, Penyimpanan LB3, Tata Uji Karakteristik LB3, Penimbunan LB3 dan Perizinan LB3)
53	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
54	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2010	Regulasi Aspek Lingkungan	Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
55	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2013	Regulasi Aspek Lingkungan	Audit Lingkungan Hidup
56	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013	Regulasi Aspek Lingkungan	Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
57	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium
58	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam
59	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Air Limbah (Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014)
60	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal
61	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Air Limbah Domestik
62	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2004	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Air Laut
63	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 50 Tahun 1996	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Tingkat Kebisingan
64	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 1996	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Tingkat Getaran
65	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 48 Tahun 1996	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Tingkat Kebauan
66	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 1995	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak
67	Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016	Regulasi Aspek Lingkungan	Penyandang Disabilitas – inklusi dan akses pekerjaan
68	Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015	Regulasi Aspek Lingkungan	Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
69	Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011	Regulasi Aspek Lingkungan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) [BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan]
70	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005	Regulasi Aspek Lingkungan	Guru dan Dosen
71	Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004	Regulasi Aspek Lingkungan	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
72	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004	Regulasi Aspek Lingkungan	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
73	Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000	Regulasi Aspek Lingkungan	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
74	Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999	Regulasi Aspek Lingkungan	Hak Asasi Manusia (HAM)
75	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Penyelenggaraan Program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan
76	Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	TJSL (CSR) BUMN berbasis Creating Shared Value (CSV) dan integrasi SDGs
77	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025	Regulasi Aspek Lingkungan	Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
78	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022	Regulasi Aspek Lingkungan	Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
79	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
80	Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 9 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Penyampaian Laporan Keberlanjutan oleh BUMN
81	Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009	Regulasi Aspek Lingkungan	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
82	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Baku Mutu Lingkungan] (Termasuk Pengelolaan LB3, Izin Lingkungan, Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udata, Pengendalian dan Pencemaran Perusakan Laut)
83	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001	Regulasi Aspek Lingkungan	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
84	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001	Regulasi Aspek Lingkungan	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
85	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Termasuk Pengangkutan LB3, Pembuangan LB3, Pemanfaatan LB3, Penyimpanan LB3, Tata Uji Karakteristik LB3, Penimbunan LB3 dan Perizinan LB3)
86	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
87	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2010	Regulasi Aspek Lingkungan	Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
88	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2013	Regulasi Aspek Lingkungan	Audit Lingkungan Hidup
89	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013	Regulasi Aspek Lingkungan	Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
90	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium
91	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam
92	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Air Limbah (Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014)
93	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal
94	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Air Limbah Domestik
95	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2004	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Air Laut
96	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 50 Tahun 1996	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Tingkat Kebisingan
97	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 1996	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Tingkat Getaran
98	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 48 Tahun 1996	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Tingkat Kebauan
99	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 1995	Regulasi Aspek Lingkungan	Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak
100	Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016	Regulasi Aspek Sosial	Penyandang Disabilitas – inklusi dan akses pekerjaan
101	Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015	Regulasi Aspek Sosial	Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
102	Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011	Regulasi Aspek Sosial	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) [BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan]
103	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005	Regulasi Aspek Sosial	Guru dan Dosen
104	Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004	Regulasi Aspek Sosial	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
105	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004	Regulasi Aspek Sosial	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
106	Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000	Regulasi Aspek Sosial	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
107	Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999	Regulasi Aspek Sosial	Hak Asasi Manusia (HAM)
108	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021	Regulasi Aspek Sosial	Penyelenggaraan Program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan
109	Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021	Regulasi Aspek Sosial	TJSL (CSR) BUMN berbasis Creating Shared Value (CSV) dan integrasi SDGs
110	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025	Regulasi Aspek Sosial	Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
111	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022	Regulasi Aspek Sosial	Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
112	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021	Regulasi Aspek Sosial	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
113	Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 9 Tahun 2021	Regulasi Aspek Sosial	Penyampaian Laporan Keberlanjutan oleh BUMN
114	Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023	Regulasi Aspek Tata Kelola	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
115	Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2020	Regulasi Aspek Tata Kelola	GCG untuk Asuransi dan Lembaga Pembiayaan
116	Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017	Regulasi Aspek Tata Kelola	Green Bond – Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan
117	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022	Regulasi Aspek Tata Kelola	Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
118	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022	Regulasi Aspek Tata Kelola	Penetapan Sektor/Sub-sektor Nilai Ekonomi Karbon
119	Surat Edaran OJK Nomor 16 Tahun 2021	Regulasi Aspek Tata Kelola	Pedoman Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
120	Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2016	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
121	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
122	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Percepatan Energi Terbarukan
123	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Nilai Ekonomi Karbon (NDC, Perdagangan karbon)
124	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
125	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2023	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Satgas Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
126	Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017	Regulasi Aspek Keberlanjutan	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.